Pemerintah Harus Waspada Diaspora HTI

KH. Ahamad Baso sedang menyampaikan pandangan

Jakarta - Meski telah resmi di bubarkan oleh Perppu No 2 Tahun 2017, Pemerintah harus waspada dengan diaspora organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia terus mensosialisasikan kepada para kader PMII bahwa betapa pentingnya merawat Pancasila dan mempertahankan NKRI, selain itu juga PB PMII menyuarakan kepada Pemerintah agar tetap waspada terhadap kemungkinan berdiasporanya HTI dengan wajah baru.

Ketua Bidang Keagamaan PB PMII, Faikar Romdhani dalam acara Diskusi Islam dan Peradaban yang di gagas oleh PB PMII dan dihadiri oleh seratus lebih kader-kader PMII dari berbagai daerah, mengatakan dalam sambutannya bahwa menjaga dan mempertahankan NKRI adalah wajib hukumnya dan semua elemen masyarakat ataupun pemerintah harus tetap waspada pasca pembubaran HTI.

“Kita harus menjaga, memproteksi serta memberikan imun, jangan sampai kemudian pascapembubaran ini orang orang HTI berdiaspora masuk ke dalam sendi sendi masyarakat secara langsung dan menyusup,” ucap Faikar Romdhani kepada SENJAMERAH.COM

Faikar menambahkan bahwa sudah tepat langkah pemerintah mensahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang beberapa waktu lalu karena ideologi yang ditawarkan HTI jelas berbenturan dengan Pancasila, kalau dibiarkan ini akan seperti bom waktu.

“Karena kita ini bangsa yang majemuk, jadi faham khilafah yang mereka (HTI) miliki tidak bisa diterapkan di sini. Kita harus menjaga, memproteksi serta memberikan imun,” tuturnya.

Dia juga menegaskan PB PMII selalu siap menjadi garda terdepan dalam menekan pentingnya mempertahankan ideologi Pancasila.

“Kita selalu masuk ke masjid dan kampus kampus untuk menyuarakan tentang pentingnya merawat Pancasila,” tutupnya.

Sementara itu, dalam acara ini turut hadir narasumber dalam diskusi tersebut yakni Mukti Ali, Haris Abu Ulya, Ahmad Baso, serta diModerator rofil khoirudin, hadir pula  Sekjend PB PMII dan Ketua Mabinda PMII DKI Jakarta. (die)