Skip to main content

Dana Aspirasi Ditambah, Mahasiswa UNSIKA siap Gruduk DPRD

Ilustrasi
SENJAMERAH.COM, Adanya pernyataan dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Karawang dr.Suherno dari komisi D terkait dana aspirasi sebanyak 4 Miliar tidak cukup mengkaper aspirasi masyarakat dan minta ditingkatkan menjadi 10 Miliar per anggota dewan mendapat kritik keras dari Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA).

Presiden Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang Fauzi Alamsah saat di wawancarai Spirit Jabar, Rabu (15/3) mengatakan, kekeliruan DPRD Kabupaten Karawang jika ada utikat untuk menambah dana aspirasi.
"Sangat keliru jika dana aspirasi dinaikan dari Rp 4 miliar menjadi Rp 10 miliar," ujarnya.
Menurutnya itikad ingin menambah dana aspirasi dinilainya tak rasional karena terkait dana aspirasi ini diduga tak berbadan hukum atau ilegal yang pada dasarnya fungsi ideal DPRD bmadalah sebagai legislator, pengawasan dan penganggaran.
"Terkait adanya diap dewan mempunyai plot anggaran dari aspirasinya diduga tak berbadan hukumbalias ilegal, adapun ketika melihat undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang MD3 kemudian Peratutan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2010 tentang pedoman DPRD tentang tata tertib DPRD tak ada satu pasalpun yang menjelaskan bahwa dewan berhak mempunyai plot anggaran dari aspirasinya yang ditentukan," ungkapnya.
Lebih lanjut ia mempertantakan terkait legalitas administrasi dari anggaran aspirasi tersebut.
"Kalau memang ini dikatakan legal dan bisa ditingkatkan nominalnya, ada ngga anggaran khusus aspurasi yang tertera di drap APBD Kabupaten Karawang," tanyanya.

Ditambahkannya analisis kemungkinan kebocoran anggaran jika dana aspirasi ditambah menjadi Rp 10 miliar.
"Jika anggota DPRD di Kabupaten Karawang ada 50 orang × Rp 10 miliar = Rp 500 miliar jika dari angka tersebut mengalami kebocoran sebesar 5% saja yang didasari oleh kemungkinan-krmubgkinan terjadinya penyimpangan, Rp 500 miliar × 5% = Rp 25 miliar jadi kebocoran yang dihasilkan adalah Rp 25 miliar," ungkapnya.
Maka atas dasar tersebut imbuhnya kami sangat tidak sepakat jika danabaspirasi ditambahkan.
"Dana aspirasi ini disinyalir rentan dipermainkan dan tidak berbadan hukum, atas dasar itu dari pada anggaran aspirasi ini ditambahkan kami mendesak agar plot anggaran aspirasi di Kabupaten karawang dihapuskan," tegasnya.
Di akhir pembicaraannya ia menegaskan jika tuntutannya tidak ditanggapi dan anggaran dewan tetap dipaksakan ditingkatkan, pihaknya akan turun ke jalan mrlakukan aksi tuntut untuk dana aspirasi ditolak.
"Jika tuntutan kami dihiraukan, dan itikad menambah dana aspirasi sampai dikabulkan, kami mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang akan turun ke jalan melakukan aksi tolak dana aspirasi," pungkasnya. (bal/die)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Gramedia World Karawang Gelar Bazar Buku Murah

Bazar Buku di Auditorium Gramedia World Karawang SENJAMERAH.COM , Di Bulan Ramadhan ini Gramedia World Karawang menggelar acara bazar buku murah dari mulai harga 5 ribuan. Gramadia World Karawang merupakan toko buku terbesar di Karawang yang menghadirkan semua jenis genre buku terupdate, hadirnya Gramedia World Karawang memberikan optimisme untuk meningkatnya budaya baca buku di Karawang yang masih rendah. Di bulan yang suci ini Gramedia menggelar bazar buku murah dari berbagai macam penerbit. " Di Bulan ramadhan ini program yang sudah berjalan adalah Bazar buku murah, dari mulai harga 5 ribuan dan buku-buku murah ini bukan hanya dari satu penerbit saja tapi dari banyak penerbit juga." ucap Sales Superintendent Gramedia World Karawang, Raka Ia juga menambahkan Buku-buku yang terdapat di bazar buku murah ini berbagai genre buku dan dari berbagai penerbit, seperti buku terbitan Gramedia, Mizan, Buku Kita, Niaga Swadaya, Bestari, CDS. " Rencananya di Bulan Ramad...
Post a Comment
Read more

Pemerintah Harus Waspada Diaspora HTI

KH. Ahamad Baso sedang menyampaikan pandangan Jakarta - Meski telah resmi di bubarkan oleh Perppu No 2 Tahun 2017, Pemerintah harus waspada dengan diaspora organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia terus mensosialisasikan kepada para kader PMII bahwa betapa pentingnya merawat Pancasila dan mempertahankan NKRI, selain itu juga PB PMII menyuarakan kepada Pemerintah agar tetap waspada terhadap kemungkinan berdiasporanya HTI dengan wajah baru. Ketua Bidang Keagamaan PB PMII, Faikar Romdhani dalam acara Diskusi Islam dan Peradaban yang di gagas oleh PB PMII dan dihadiri oleh seratus lebih kader-kader PMII dari berbagai daerah, mengatakan dalam sambutannya bahwa menjaga dan mempertahankan NKRI adalah wajib hukumnya dan semua elemen masyarakat ataupun pemerintah harus tetap waspada pasca pembubaran HTI. “Kita harus menjaga, memproteksi serta memberikan imun, jangan sampai kemudian pascapembubaran ini orang orang HTI berdiaspora ma...
Post a Comment
Read more